Suriah Menuju Integrasi SDF Ala Hongkong?

Belakangan muncul dugaan yang menegaskan tesis utama bahwa Suriah saat ini sedang berada di persimpangan jalan sejarah, khususnya dalam relasinya dengan Syrian Democratic Forces (SDF) dan struktur pemerintahan de facto AANES. Arah yang ditempuh belum final dan justru menunjukkan karakter integrasi yang sangat mengambang, membuka ruang bagi berbagai skenario jangka panjang.

Kesepakatan awal antara pemerintah Suriah dan SDF memperlihatkan kecenderungan integrasi administratif dan kelembagaan, namun tanpa kepastian politik yang tegas. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan argumentatif: apakah Suriah sedang menuju model integrasi ala Hongkong ke Tiongkok, atau justru mendekati pola Taiwan yang penuh tarik-menarik dan berisiko gagal total.

Jika dianalisis lebih dalam, kesepakatan tersebut belum memiliki karakter final sebagaimana perjanjian politik klasik pascakonflik. Pemerintah Suriah dan SDF sama-sama menjaga ruang manuver, sehingga model integrasi yang terjadi dapat diarahkan ke berbagai kemungkinan, baik yang stabil maupun yang berpotensi konflik di masa depan.

Model Hongkong ke Tiongkok sering dijadikan rujukan karena menawarkan integrasi politik tanpa pembubaran total sistem lama. Hongkong tetap mempertahankan banyak institusi, mekanisme ekonomi, dan elite politiknya, meskipun secara kedaulatan berada di bawah Beijing. Pola inilah yang secara implisit terlihat dalam relasi Damaskus–SDF saat ini.

Namun, ada pula bayang-bayang model Taiwan ke Tiongkok, yang hingga kini belum berhasil sepenuhnya. Integrasi yang terlalu longgar dan penuh ambiguitas justru membuka peluang konsolidasi kekuatan politik lokal yang pada akhirnya mendorong agenda kemerdekaan, bukan integrasi.

Poin krusial yang tidak boleh diabaikan adalah tidak adanya klausul dalam kesepakatan yang secara eksplisit menyebut bahwa SDF atau AANES akan dibubarkan. Yang disebut hanyalah integrasi seluruh lembaga ke dalam struktur negara Suriah, sebuah frasa yang sangat lentur secara politik dan hukum.

Ketiadaan klausul pembubaran ini memiliki implikasi besar. Artinya, meskipun AANES kelak tidak lagi diakui sebagai lembaga otonomi formal, struktur ini tetap bisa bertransformasi menjadi kekuatan politik baru, misalnya dalam bentuk koalisi partai-partai atau blok politik regional.

Lebih jauh, AANES berpotensi tetap memiliki anggaran besar yang merupakan warisan dari sistem pendanaan sebelumnya. Anggaran ini menjadi modal politik dan administratif yang tidak dimiliki banyak aktor politik lain di Suriah pascaperang.

Dalam konteks negara yang sedang memulihkan diri secara ekonomi, kekuatan finansial semacam ini akan memberi posisi tawar yang sangat kuat bagi AANES dan elite politik SDF dalam proses integrasi nasional.

Hal lain yang memperkuat tesis integrasi mengambang adalah tidak adanya klausul yang menyebut bahwa sisa lapangan minyak dan wilayah perbatasan harus sepenuhnya diserahkan kepada pemerintahan Suriah. Isu ini sengaja dibiarkan abu-abu dan berpotensi menjadi sumber sengketa di kemudian hari.

Jika di masa depan ambiguitas ini memicu perebutan baru antara Damaskus dan aktor-aktor lokal, posisi AANES tetap relatif aman secara finansial. AANES masih memiliki sumber keuangan baru, khususnya melalui lembaga-lembaga semi BUMD yang beroperasi di wilayah Kurdi Suriah maupun di luar negeri.

Keberadaan lembaga semi BUMD ini menjadi faktor pembeda penting dibanding wilayah Suriah lainnya. Ia memungkinkan wilayah eks-SDF tetap memiliki kemandirian ekonomi relatif, meski secara formal berada di bawah pemerintahan pusat.

Di sinilah perbandingan dengan Hongkong menjadi semakin relevan. Bedanya, Hongkong memiliki tenggat waktu yang jelas dalam kerangka “satu negara dua sistem”, sementara SDF dan AANES tidak memiliki tenggat waktu apa pun dalam kesepakatan dengan Damaskus.

Ketiadaan tenggat waktu ini justru memperkuat posisi SDF. Integrasi dapat berlangsung lama tanpa keharusan melebur total, sehingga struktur lama tetap hidup dan beradaptasi dengan wajah baru negara Suriah.

Dalam skenario ini, wilayah SDF, khususnya sebagian Provinsi Hasakah, berpotensi berkembang menyerupai Kurdistan Irak. Wilayah tersebut dikenal memiliki income per capita sekitar 17 ribu dolar AS per tahun, jauh di atas rata-rata wilayah Suriah lainnya yang masih berkisar di angka 4 ribuan dolar AS.

Kesenjangan ekonomi ini akan menciptakan realitas politik baru. Hasakah dan wilayah sekitarnya bisa menjadi pusat gravitasi ekonomi dan politik yang sulit diabaikan oleh Damaskus.

Lebih lanjut, jabatan gubernur Hasakah diproyeksikan menjadi salah satu privilese utama bagi SDF. Posisi ini dapat bersifat sementara atau bahkan tanpa tenggat waktu yang jelas, mempertegas karakter integrasi yang setengah jalan.

Tidak hanya di tingkat daerah, sejumlah jabatan strategis di kementerian dan parlemen nasional juga berpotensi menjadi bagian dari konsesi politik kepada SDF. Ini mencerminkan upaya kooptasi, bukan eliminasi.

Dengan konfigurasi semacam ini, Suriah tampaknya tidak sedang menuju integrasi keras ala sentralisme klasik, melainkan eksperimen integrasi lunak yang penuh kompromi. Sebuah pola yang lebih dekat ke Hongkong daripada integrasi paksa.

Namun, seperti Taiwan dalam relasinya dengan Tiongkok, model ini juga menyimpan risiko kegagalan jika ketimpangan politik dan ekonomi terus dibiarkan tanpa kerangka hukum yang tegas. Integrasi yang terlalu longgar bisa berubah menjadi jalan panjang menuju disintegrasi terselubung.

Pada akhirnya, tesis bahwa Suriah sedang menuju integrasi SDF ala Hongkong bukanlah spekulasi kosong, melainkan kesimpulan logis dari isi kesepakatan yang ambigu. Masa depan Suriah kini bergantung pada apakah Damaskus mampu mengelola ambiguitas ini menjadi stabilitas, atau justru membiarkannya tumbuh menjadi persoalan baru di masa depan.

Baca selanjutnya