Walhi: Jangan Ada Lagi Reklamasi Pantai Mamuju

Koordinator Paralegal Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ramadhan berharap tidak ada lagi dilaksanakan proyek reklamasi di pesisir pantai Mamuju karena akan berdampak pada alam.

"Kalau reklamasi pantai Mamuju terus dilakukan maka akan berdampak pada alam, yakni air tidak akan leluasa mengalir laut dan yang terjadi adalah banjir," kata Ramadhan di Mamuju, Minggu.

Ia mengatakan, pada (3/12) terjadi banjir di Mamuju mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir di sejumlah wilayah Mamuju hingga satu meter, karena dampak dari sungai yang muaranya ditutup, kemudian meluap kepemukiman penduduk dan menggenangi pasar sentral Mamuju, sejumlah sekolah, kantor pemerintah pekuburan Islam, dan pusat pelayanan publik lainnya.

"PT AKAS yang membangun jembatan di jalan arteri yang dibangun dipesisir Kota Mamuju, menutup muara sungai membangun jembatan akibatnya banjir terjadi terjadi itu karena PT AKAS tidak profesional bekerja, membangun jembatan tidak perlu menutup sungai, yang tentu berbahaya," katanya.

Menurut dia, begitu halnya ketika reklamasi pantai Mamuju dilakukan maka laju sedimentasi tidak akan lancar dan akan terjadi pendangkalan sungai yang bisa mengakibatkan sungai meluap.

Oleh karena itu ia mengatakan, reklamasi pantai di Mamuju jangan lagi dilakukan dan pemerintah jangan memberikan izin.

"Proyek reklamasi pantai Kabupaten Mamuju yang direncanakan akan dilaksanakan PT Egy Resourch, jangan diberikan izin karena akan berdampak alam," katanya.

Peneliti tambang, Nurdin Ashat ST mengatakan, PT Egy Resourch berencana akan melakukan reklamasi pantai Mamuju seluas 25 hektare mula dari pesisir pantai Kelurahan Karema dan Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju.

Menurut dia, proyek yang akan menelan dana mencapai Rp81 miliar itu, akan berada di muara sungai Kelurahan Karema sekitar 300 meter, dan muara sungai itu menghadap ke pelabuhan Feri Mamuju yang letaknya sangat dekat.

Nurdin mengatakan, apabila muara pantai Kelurahan Karema ditimbun dengan melakukan reklamasi pantai untuk kebutuhan investasi PT Egy Resourch, maka laju sedimentasi sungai Karema akan terhambat dan dapat mengalami pendangkalan.

"Jangan kepentingan segelintir pengusaha, kemudian mengorbankan kepentingan publik seperti pelabuhan, jadi pemerintah dan dewan, harus jeli melihat ini, karena sepertinya investor tidak mengkaji tinjauan studi terhadap pantai dan laut, morfologi pantai, hidrodinamika pantai, sebelum melancarkan niatnya melakukan proyek reklamasi," katanya. (ant/adm)