Pemerintah Ciptakan Kepastian Kerja Lulusan Pesantren dengan Kemitraan BUMP-Perusahaan Besar

ilustrasi

KBAA -- Pemerintah mendorong kepastian kerja lulusan pesantren dengan menggalakkan kemitraan dengan perusahaan yang sudah besar. Pelaku ekonomi skala besar dapat bekerja sama dengan pelaku ekonomi mikro dan lain-lain, di mana saat ini banyak pesantren sudah memiliki Badan Usaha Milik Pesantren (BUMN) berupa startup, BMT, kopontren dll yang memulai usaha dari skala kecil.

Pemerintah memayungi program kemitraan ekonomi umat sebagai gerakan kemitraan berbasis kelompok keagamaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong terserapnya lulusan pondok pesantren.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini terdapat kurang lebih 4 juta santri yang belajar di 28.961 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Menurutnya, lulusan pondok pesantren diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan agama, tetapi juga memiliki daya saing sebagai insan pembangunan Indonesia.

"Kita akan memastikan terserapkan lulusan pondok pesantren oleh dunia industri," ujarnya, di dalam konferensi pers tentang Ekonomi Umat, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Cara yang akan ditempuh guna menyerap lulusan pondok pesantren dengan mendorong kemitraan antara perusahaan yang memiliki prospek bertumbuh pesat seperti perkebunan dan agribisnis dengan pesantren-pesantren yang kurikulumnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri tersebut.

"Dengan demikian, pemberdayaan atau empowerment umat diharapkan dapat terwujud,"tegasnya.

Menurut Darmin, para pelaku ekonomi berskala besar perlu mengingat bahwa dalam melakukan kemitraan haruslah melibatkan kelompok ekonomi mikro, kecil maupun menengah untuk berpartisipasi dalam rantai nilai bisnis kelompok usaha besar.

"Ini penting agar kemitraan bisa berkelanjutan dan cakupannya terus bertambah luas ke seluruh rakyat Indonesia,"ujarnya.

Terkait dengan program kemitraan ekonomi umat, Darmin mengatakan, ini merupakan gerakan yang ditindaklanjuti dalam kongres ekonomi umat yang digagas Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada April 2017. Kongres menghasilkan suatu deklarasi yang isinya bertujuan untuk mewujudkan arus baru perekonomian Indonesia.

"Isi deklarasi tersebut memiliki semangat yang sama dengan kebijakan pemerataan ekonomi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat," tuturnya. (sumber)


Lihat: Yayasan Mahmun Syarif Marbun