Aceh Tingkatkan Aktivitas Ekonomi Berbasis Ekspor

Pemerintah Provinsi Aceh akan terus meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis ekspor terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

"Salah satu peluang yang dimanfaatkan terkait dengan usaha pencapaian visi Pemerintah Provinsi Aceh adalah dengan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berbasis ekspor," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Lhokseumawe, Jumat.

Dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten II Setda Aceh Azhari Hasan pada rapat koordinasi perekonomian, Gubernur menjelaskan keberadaan pelabuhan Krueng Geukueh merupakan salah satu kunci bagi perbaikan arus ekspor impor ini.

Untuk itu upaya perbaikan fasilitas mutlak harus ditingkatkan, apalagi diketahui bahwa pemanfaatan pelabuhan tersebut untuk ekspor migas sudah tidak ada lagi setelah yang terakhir dilakukan beberapa waktu lalu.

Gubernur menjelaskan banyak target pembangunan ekonomi yang belum dicapai. Untuk itu dibutuhkan kerja sama, koordinasi dan kerja keras semua agar perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh bisa diwujudkan.

"Tahun depan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN segera berlaku. Situasi itu pasti akan menghadirkan persaingan ketat di antara anggota ASEAN, yang sudah pasti berpengaruh hingga ke tingkat lokal," katanya menjelaskan.

Oleh sebab itu, Zaini Abdullah mengatakan perlu langkah untuk mengantisipasi agar kebijakan tersebut memberi manfaat bagi Aceh.

Adapun hasil Rakor yang dicapai adalah termasuk peningkatan produksi komoditi ekspor utama dan potensial dikawasan Lhokseumawe dan sekitarnya (hinterland).

Kemudian pembangunan gudang konsolidasi di luar pelabuhan sebagai tempat penampungan sementara dan gudang transit yang dilengkapai dengan cold storage dalam upaya pengumpulan barang yang belum memadai.

Sementara dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan Krueng Geukueh, diharapkan peningkatan koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Aceh, Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo I.

Untuk meminimalisir tingginya biaya bongkar muat dan biaya tambahan tidak resmi dalam pengurusan izin pelayaran, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota terkait perlu segera melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dan Syahbandar. (ant/adm)